Pemerintahan Desa UU No. 5 Tahun 1979, Pedoman Pelaksanaan UU No.5 Thn. 1979, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

Warta Perundang-undangan Edisi 142. 18 november- 24 november 2014: Sejahterakan Warga Kurang Mampu.

Politik Ekonomi Kerakyatan

Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)

Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA.

PENGARUH PENDAPATAN PENDUDUK TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO.

CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN KAITANNYA TERHADAP TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA PARE PARE.

Transformasi Besar - Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

UUD 1945 dilengkapi: 1. Sejarah UUD 1945 sejak pembentukan hingga amandemen pada Zaman Reformasi 2. Alamat Kantor Departemen dan Kantor Gubernus se - Indonesia 3. Susunan Kabinat Indonesia Bersatu Hasil Reshuffle 2007

Tanah, Rakyat dan Demokrasi

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

Percaya Sukses, Harus Sukses

STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (YANG DIANGKAT DAN DISUMPAH) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II BALIKPAPAN.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II KLATEN.

KESADARAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KAB. DATI II SLEMAN