EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMANFAATAN PERMODALAN YANG DIPEROLEH PASCA LEGALISASI ASET BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN KECIL (Studi di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju)

PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau)

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

EVALUASI PELAKSANAAN LANDREFORM BY LEVERAGE MELALUI REDISTRIBUSI TANAH (Studi Di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang)

IMPLIKASI KKP WEB TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur)

DAMPAK PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH DI KOTA TOMOHON

PELAKSANAAN PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) DALAM MENUNJANG PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi) SKRIPSI

KONTRIBUSI SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BAGI PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN NELAYAN DI KELURAHAN DUFA-DUFA KECAMATAN TERNATE UTARA KOTA TERNATE

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)

HATINDAK LANJUT HASIL MEDIASI PASCA SITA EKSEKUSI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr)

DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (MAINTENANCE) PASCA PUTUSAN INKRACHT VAN GEWIJSDE DI PROVINSI LAMPUNG

EKSISTENSI SISTEM PEWARISAN WNI KETURUNAN TIONGHOA DAN TIMUR ASING (STUDI DI KOTA MEDAN)

KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

PROFESIONALITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA DALAM PROGRAM QUICK WINS

PROBLEMATIKA PENCATATAN DAN PERALIHAN HAK ATAS HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

PROBLEMATIKA PENERTIBAN TANAH TERLANTAR (Studi Tanah Hak Guna Usaha PT. Sumber Mahardika Graha di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah)

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)