PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTAMADYA DATI II PALU.

FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN AKTA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAHNYA DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KOTAMADYA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR.

PELAKSANAAN KONVERSI DAN HAK MILIK ADAT ATAS TANAH DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SELATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GORONTALO.

SIKAP APARAT KANTOR PERTANAHAN TERHADAP KEBERADAAN JASA PERANTARA DALAM BIDANG PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTAMADYA YOGYAKARTA TERHADAP PENYUSUTAN LUAS SAWAH DI KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBUATAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PALANGKA RAYA.

PERANAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH KPR-BTN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA MATARAM.

PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PERORANGAN DI KECAMATAN KRATON KOTAMADYA YOGYAKARTA.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PENGARUH PERKEMBANGAN WILAYAH KOTAMADYA PALEMBANG TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK.

PENSERTIPIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR I KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN