Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global

Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal

Soegija 100 % Indonesia

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan

Sistem Informasi Geografi Dengan AutoCad Map

Jelajah Musi : Eksotika Sungai di Ujung Senja

Budaya Politik Tingkah Laku Politik : tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara

50 Gagasan Luar Biasa Yang Mengubah Dunia

Globalisasi dan Migrasi Antar Negara

Ekologi Politik Nelayan

Ecofeminism (Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan)

Etika Akademis

Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial

Sebelas Patriot

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam mendukung alat bukti hak kepemilikan atas tanah di kota yogyakartya prop. Daerah istimiwa yogyakarta.

APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012