RELOKASI WARGA PASCA ERUPSI MERAPI 2010 (Studi Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)

COMMUNITY MAPPING DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI DUSUN PLIYANG DESA TANGGUMONG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

TINJAUAN KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK (Studi di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan )

KAJIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PASCA BENCANA BANJIR LAHAR DINGIN GUNUNG GAMALAMA (Studi di Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara)

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PERMUKIMAN DI DAERAH SEMPADAN SUNGAI KEDUKAN DI KELURAHAN 5 ULU, KECAMATAN SEBERANG ULU I, KOTA PALEMBANG

Hukum, Lingkungan dan Dinamika Kependudukan

Hukum Harta Kekayaan

Himpunan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kependudukan 1992

Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf

Empowering People - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Klasifikasi Tanah Dasar Teori Bagi Peneliti tanah dan pelaksana pertanian di indonesia

Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan tanah wakaf di negara kita

Pendidikan Kependudukan

Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia

Politik Hukum Baru : Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional

Teknik dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan (memadukan antara teori dan studi empiris)

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001

Pedoman Pelaksanaan PP No.29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - Sekmeneg. Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Kaum perempuan dan Ketidakadilan Sosial