JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Eliana Serial Anak-anak Mamak

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Inspirasi Cinta Kahlil Gibran : Kumpulan Syair dan Mutiara Cinta Kahlil Gibran

Hukum Rumah Sususn dan Apartemen

Spirit Lima Presiden Republik Indonesia : Riwayat hidup, Perjuangan, Motivasi

Buku Pintar Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi

Metodologi Penelitian Kualitatif

KETEPATAN HASIL PENYUSUNAN POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2012 DI KABUPATEN SLEMAN

Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif - Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data

Sepenggal Duka di Langit Cinta

The King Of Pop Michael Jackson

Sang Abdi Praja

Memoar Seorang Eks-Digulis :Totalitas Sebuah Perjuangan

Menimbang-nimbang mandat kontitusi tentang kedudukan desa atau disebut dengan nama lain - Harmonitas Kultur keagamaan pedesaan dan gejala radikalisme - Glembuk ala Yogyakarta : Delegitimasi dam Legitimasi Elit dalam merangkul warga di desa pada era reformasi - Konteks dan arah pembaharuan desa dalam advokasi RUU Desa

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI KAMPUNG KRAGILAN KELURAHAN KADIPIRO KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dunia Yang Hendak Kita Wujudkan - Tujuan-tujuan Revolusioner Abad XXI

Jalan Lain - Manifesto Intelektual Organik