
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang - Kencana - 2017 - Pertanahan |
![]() | ANALISIS PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN TANAH DATAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - MHA,Penatausahaan tanah,tanah ulayat |
![]() | PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Sistem Pengelolaan,Pendapatan Asli Desa |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - LSD,Kebijakan,Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,Arah Pengembangan Wilayah,Kawasan Perkotaan Sarbagita |
![]() | HUKUM AGRARIA - Reka Cipta - 2023 - Hukum Agraria |
![]() | HUKUM AGRARIA - Pustaka Reka Cipta - 2020 - Hukum Agraria |
![]() | Penelitian Tindakan Bimbingan dan KonselingDengan Pedekatan Islami Dilengkapi Dengan Latihan membuat Proposal - Alfabeta - 2012 - Penelitian |
![]() | Tugas Dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Otentik Dan blanko Akta PPAT - Prodiksus STPN - 2013 - pembuatan Akta Otentik |
![]() | PENELITIAN TINDAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN PENDEKATAN ISLAMI DI LENGKAPI DENGAN LATIHAN MEMBUAT PRPPOSAL Alfabeta - 2012 |
![]() | Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris - Pustaka Pelajar - 2010 - Hukum |
![]() | Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang - Mandar Maju - 2008 - Hukum Barang |
![]() | Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional. - BPN RI Humas - 2014 - Jurnal Iptek |
![]() | Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen - Nusa Media - 2010 - Pemerintahan |
![]() | Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT - STPN - 2013 - Akta Otentik |
![]() | Widya Bhumi: Peranan Penataan Pertanahan dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut di Era Otnomi daerah - Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah - Land, Man And Development Ruilslag Tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah - Lundupan Hukum Dalam perolehan Hak Atas Tanah Oleh Warga negara Asing di Prop.bali. - STPN - 2003 - Peranan Penataan Pertanahan |
![]() | Dualisme KEkuasaan di Tanah Papua - Rayhan Intermedia - 2008 - Papua,Pemerintah Lokal |
![]() | Dualisme Pengendalian Alih Fungsi Tanah dan Perkembangan Wilayah - 2007 - Alih Fungsi Tanah,Dualisme |
![]() | Dualisme Pembangunan Perumahan - 2012 - Pembangunan,Perumahan,Dualisme |
![]() | Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam Dalam Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi - Averoes Press - 2006 - Ekonomi |
![]() | PERBEDAAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGUASAAN TANAH PAKU ALAMAN GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo) - STPN Yogyakarta - 2010 - Penguasaan Tanah,Paku Alaman Grond |