HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR

Hukum Perikatan - Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW

PELAJARAN HUKUM PIDANA BAGIAN 2 PENAFSIRAN HUKUM PIDANA, DASAR PENIADAAN, PEMBERATAN & PERINGANAN, KEJAHATAN ADUAN, PERBARENGAN & AJARAN KAUSALITAS

HUKUM KEPERDATAAN(DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KETIGA

HUKUM KEPERDATAAN (DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, KUH PERDATA(BW), HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT) JILID KEDUA

HUKUM PIDANA

PENGANTAR ILMU HUKUM EDISI KEDUA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI (DI SESUAIKAN DENGAN KEPDIRJEN DIKTI NO.43 TAHUN 2006 TENTANG KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI)

DIA JUJUR NGGAK SIH ?

ETIKA KEHUMASAN KONSEPSI & APLIKASI

EXTENDED GOODBYE

PETANI, PRIAYI, DAN MITOS POLITIK

KETERAMPILAN MENULIS

KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN

Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21

STRATEGI PELIBATAN MULTIPIHAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BIMA (STUDI DI DESA SUMI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA PROVINSI NTB)

PENERAPAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL MENGENAI PERSENTASE PENATAAN ULANG KETIMPANGAN P4T DAN PERSENTASI KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REFORMA AGRARIA

PERAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP STUDI DI DESA WANGLU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

DISTRIBUSI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA NGLEGOK, KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM(STUDI PENGADAAN TANAH DI KELURAHAN MUARA RUPIT KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN)