Legitimasi Perubahan Konstitusi - Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945

Tata Guna Tanah

Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik

UJI KETELITIAN PENGUKURAN KERANGKA POLIGON MENURUT PP NO. 10 TAHUN 1961 DI KANTOR PERTANAHAN KAB. DATI II MAJALENGKA.

PETA PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI PETA DASAR DALAM RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU PROP. JABAR.

Otonomi Ranjau Ranjau Daerah

Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar

PEMANFAATAN PETA-PETA PENATAGUNAAN TANAH UNTUK EVALUASI SUMBER DAYA TANAH BAGI PERKEMBANGAN PEMUKIMAN DI KOTAMADYA SALATIGA PROP. JAWA TENGAH

Peradilan Tata Usaha Negara : Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.

Sari Pendidikan Pancasila dan undang-undang dasar 1945

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

PERANAN KUALITAS APARAT PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT.

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah