Wacana : Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

Mendahulukan si Miskin : Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat

Politik Hukum Di Indonesia

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA (Studi Di Pantai Sigandu Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

COMMUNITY MAPPING DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI DUSUN PLIYANG DESA TANGGUMONG KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BY PASS BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KASUS PERTANAHAN DI ATAS SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Hukum Anggaran Negara

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Menuju Masyarakat Mandiri - Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial

Kebijakan Publik Teori dan Proses

Strategi Efektif Keberhasilan PJPT Kedua - Menjemput mereka yang Tertinggal dan yang Tercecer oleh Derasnya Pembangunan pada PJPT Pertama

Tragedi IPDN Kesaksian Para Korban dan Komentar Pakar

Pendidikan Kewarganegaraan

Amandemen Undang-Undang Peradilan Umum - (UU RI No. 49 Th. 2009)

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi - (UU RI No. 46 Th. 2009)

Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara - (UU RI No. 51 Th. 2009)