Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 3

Insiklopedi Nasional Indonesia Jilid 11

Pengantar Hukum Indonesia

Ekspedisi Phinisi Nusantara: Pelayaran 69 Hari Mengarungi Samudera Pasifik

Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk mempelajari hukum adat

Ilmu Ukur Tanah : Metode dan Aplikasi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebelas Patriot

Generations of Change - Migration, Family Life, and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Perubahan Sosial di Yogyakarta

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

PEMANFAATAN FOTO UDARA DAN CITRA QUICKBIRD UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1995 - 2005

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto Tahun 1981

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN

Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan

PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012