Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing ditinjau Dari Sudut Undang-undang Pokok Agraria

analisis Produksivitas Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Jawa Tengah Ditinjau Dari Silang Budaya

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing Ditinjau dari sudut undang - undang Pokok Agraria

FAKTOR - FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PRONA DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (EVALUASI PELAKSANAAN PRONA TAHUN 2006/2007)

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sentani Ditinjau Dari UUPA

Natural Resources Measurements

Wiring Tables - Clifford C.Carr

Acid Splash: Qisas Punishment to be Imposed Against the Offender - Stem Cell Research Development and its Protection in Indonesia -Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan pengembangan Obyek Fidusia - Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Mogok Kerja - Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik -Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum - Kosekwensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian Internasional - Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa antara masyarakat Samawa dengan PT.Newmont Nusa Tenggara - Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia - Penerapan Asa Itikad baik tahap prakontraktual pada perjanjian jual beli Perumahan - Status Hukum AsetPerusahaan Negara dalam Hukum Internasional - Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan wewenang penegakan Huku Persaingan Usaha - Socialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek kebijakan Pengupahan - alternatif Kebijakan Peraturan Daerah Perspektif Gender bagi Buruh Migran Perempuan Madura.

Jurnal Magister Hukum: Kontrak Bisnis Internasional dan Kaitannya dengan Analisis Ekonomi terhadap Kontrak, Koperasi dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi, Aspek Hukum Koperasi dalam Rangka Keseimbangan Kekuatan Ekonomi Nasional, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No.5 Tahun 1999, Perlindungan hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya, Komentar Terhadap Rancangan Undang-undang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Beberapa Masalah Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga dalamUU No. 4 tahun 1998, Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keterwakilan Rakyat dalam MPR: Ditinjau dari Politik dan Prasarana Perundang-undangan, Tarik Menarik Bentuk Negara Kesatuan dengan Negara Federal dan Tantangan Indonesia pada masa datang, Batasan dan Cara Perubahan Undang-undang Dasar 1945, Komisi Arbitrase dalam Penyelesaian Kasus Nelayan Indonesia di Perairan Indonesia

Jurnal Ketahanan Nasional: Masa Depan Indonesia sebagai Negara Kesatuan: Ditinjau dari Segi Hukum Laut dan Kelautan - Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru - Kebijakan Pertanahan Cina dan Keamanan Regional di Asia - Waktu, Manusia dan Perubahan

Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya

PENGELOLAAN WEDI KENGSER DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAMPAK REKLAMASI PANTAI DI DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG

APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK EVALUASI PENATAAN RUANG DENGAN PENGGUNAAN TANAH EKSISTING DI KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

EFEKTIVITAS PENINGKATAN KELEMBAGAAN SENGKETA PERTANAHAN DITINJAU DARI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah)

PENERAPAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DALAM USAHA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat)

Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Hukum