Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis,Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Pendidikan Pancasila

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DITINJAU DARI SEGI SUBYEK HAK DAN BUKTI-BUKTI HAK Dl KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KUALITAS PETUGAS UKUR DALAM PENGUKURAN BIDANGBIDANG TANAH SECARA SPORADIK DITINJAU DARI KUALITAS GAMBAR UKUR YANG DIHASILKAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

PRODUKTIVITAS KERJA KANTOR PERTANAHAN DITINJAU DARI ASPEK KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)

KAJIAN KINERJA PENGELOLA KEARSIPAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBUATAN BATU BATA DITINJAU DARI PRODUKTEFITAS TANAH DAN PENDAPATAN PEMILIK TANAH DI DESA PANGGESARI KECAMATAN MANDBRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSIJAWA TENGAH

Peningkatan Produktivitas Tanah Pasir Daerah Pantai Selatan Kab.Purworejo Ditinjau Dari Aspek Pertanahan.

Pembangunan Ditinjau Kembali

Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah - Ditinjau dari Pandangan Al-Quran

Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah, dan pemberitaan gaib.

Negara-Negara di Nusantara - Dari Negara-Kota hingga Negara-Bangsa Dari Modernisasi hingga Reformasi Administrasi

Sosiologi Suatu Pengantar

Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme

Masyarakat Sipil dan Demokrasi - Dialektika Negara dan LSM Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.