PENGARUH KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Dl KECAMATAN SORAWOLIO KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP NILAI TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMANMENGGUNAKAN PARTIAL LEAST SQUARE (PLS)

Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset di Pesisir Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

URBANISASI, ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DAN KEHILANGAN PRODUKSI PERTANIAN DI WILAYAH KOTA DAN PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima, Peningkatan Penanganan dan Konflik, serta Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat'.

Ketepatan Sasaran Penentuan Penerima Tanah Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.

Risistensi Masyarakat Terhadap Progam Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Studi Alokasi Proyek Redistribusi Tanah Swadaya Dalam Mendukung PPAN di Kab.Lebak Prop.Banten.

Teologi Kemiskinan

Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan.

Radikalisme Masa Petani Orde Baru

Politik Kesejahteraan di Tanah Republik

Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong

PEMANFAATAN CITRA SATELIT QUICKBIRD UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin.

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH

Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek.