
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA MELALUI APLIKASI PERIZINAN LIKAL DAERAH DI KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pemanfaatan Ruang,perizinan,integrasi |
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Aset |
![]() | IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSINYA DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Sengketa,Konflik,Hukum |
![]() | PERANANGAN WEBGIS INFORMASI PERTANAHAN GUNA PENGEMBANGAN MULTIPURPOSE CADASTRE DI KOTA MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Sistem Informasi,PTSL,Kadaster Multiguna,Deklarasi Desa Lengkap |
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DESA DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Rencana Aksi |
![]() | PERMASALAHAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) DI KOTA MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - PKKPR,Lembaga,Permasalahan,Kualitas SDM |
![]() | PENGANTAR HUKUM INTERNATIONAL - PUSTAKABARUPRESS - 2021 - Hukum International |
![]() | HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK - Pustaka Reka Cipta - 2021 - Polisi,Aspek Hukum |
![]() | MANAJEMEN PERKANTORAN - PT Kanisius - 2021 - Manajemen Perkantoran |
![]() | PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN KUMPULAN POKOK BAHASAN UNTUK MAHASISWA IKIP, FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN FAKULTAS KEGURUAN - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional - 1976 - Kependudukan |
![]() | Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional - Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional - 1997 - Tata Ruang Wilayah |
![]() | DARI BALIK JENDELA PERPUSTAKAAN GORESAN PENA PUSTAKAWAN - Mitra Mekar Berkarya - 2021 - Perpustakaan |
![]() | ERBANDINGAN STRATEGI KEBERHASILAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Utara) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - PTSL,5M,Strategi Keberhasilan |
![]() | PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hak Tanggungan,Hukum Perdata,Hipotek |
![]() | PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA ATAS TANAH BEKAS HGU PT. RAYA PADANG LANGKAT DAN PPN TEMBAKAU DELI DI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Agraria |
![]() | EFEKTIVITAS LAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hak Tanggungan |
![]() | EVALUASI KUALITAS DATA SPASIAL PEMETAAN DESA LENGKAP HASIL PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA KOKOSAN KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Kualitas Data Spasial,Pemetaan Desa Lengkap,Pemangku kepentingan |
![]() | STRATEGI PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA FISIK DALAM RANGKA DESA LENGKAP DI DESA LAMBANGJAYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - PTSL,Strategi Percepatan,Peningkatan Kualitas Data |
![]() | STRATEGI PENCAPAIAN DEKLARASI KELURAHAN LENGKAP STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Pendaftaran Tanah |
![]() | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN KEBUMEN ( STUDI KASUS DI DESA KRAKAL KECAMATAN ALIAN DAN DESA PECARIKAN KECAMATAN PREMBUN) - Magister Administrasi Publik-UGM - 2021 - PTSL,Partisipasi Masyarakat,peningkatan Kapasitas Kepala Desa |