Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia

Teori Ekonomi Mikro Edisi ke dua

Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA IKUT MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TANAH ALANG-ALANG DI KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI.

Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah - Prof. DR. Ateng Syafrudin, SH

PENGARUH PEMBANGUNAN FISIK TERHADAP PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTAMADYA DATI II PALEMBANG PROP. SUMATERA SELATAN.

KERJASAMA KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA TANAH NEGARA TERCAPAI TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KAB. BULUNGAN.

PETA PENDAFTARAN TANAH UNTUK PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA DI KAB. DATI II BEKASI PROPINSI JABAR.

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

PERBANDINGAN KEUNTUNGAN ANTARA INTERPRETASI FOTO UDARA DENGAN CARA TERRESTRIS (MANUAL) DALAM PEMETAAN TANAH DI KANWIL BPN PROP. JAWA BARAT

PERANAN FOTO UDARA TERHADAP PENGUKURAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA SABANG PROP. DI ACEH

Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

PENENTUAN KOORDINAT MEJA DIGITASI METODE DUA LINGKARAN

PENGARUH PELAKSANAAN PROYEK P3HT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KAB. DATI II TANGERANG

PENGARUH PENERBITAN GAMBAR SITUASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI KAB. DATI II TANGERANG

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Menuju Sejarah Sumatera - Antara Indonesia dan Dunia