Withholding Tax

Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik - Dalam Sudut Pandang KUH Perdata

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Rebuilding After Disasters: From Emergency to Sustainability

Tahap Perkembangan Usaha Kecil Dinamika

Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)

Pasang Surut Otonomi Daerah

Politik Ekonomi Kerakyatan

Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang

Perbandingan Pemerintahan

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PEMETAAN DESA MISKIN DI KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN DATI II MAJALENGKA MELALUI PETA TEMATIK SUATU TINJAUAN DARI STANDAR KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DENGAN MENGGUNAKAN KRITERIA SEMBILAN BAHAN POKOK.

DAMPAK PEMBEBASAN TANAH SUNGAI DELI TERHADAP PENDAPATAN BEKAS PEMILIK TANAH DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTAMADYA DATI II MEDAN.

BERBAGAI FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN PETANI SEBAGAI AKIBAT PERLUASAN LAPANGAN UDARA HASANUDDIN DI KEC. MANDAI KAB. DATI II MAROS PROP. SULAWESI SELATAN.

PENGARUH RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KAB. DATI II PURWOREJO.

PERANAN KOORDINASI ANGGOTA PANITIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROP.DIY

HUBUNGAN PERTAMBANGAN FELDSPAR DAN KASOLIN DENGAN TERJADINYA TANAH KRITIS DI DESA NGENI KECAMATAN WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR PROP. JAWA TIMUR.

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DALAM USAHA MENCEGAH TERJADINYA TANAH ABSENTEE BARU.

PRANAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. DATI I BALI.

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat