Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Jenis-jenis Sertifikat Tanah Proses Pendaftaran Tanah Dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual - (Intellectual Property Rights)

PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARIAH

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI DESA GADINGSARI KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN MELALUI LARASITA DI KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI DI KOTA BATAM (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam)

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIMUR ASING CINA (Studi di Kota Pematangsiantar)

Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang no. 22 Tahun 1999, Undang-undang no. 25 Tahun 1999. Dilengkapi dengan dokumen data wilayah dan jumlah penduduk)

Himpunan Peraturan 3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1995-1996 - Dilengkapi Peraturan Pajak Deregulasi 26 Januari 1996

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Tahun 1996-1997 - Dilengkapi : Pajak Sewa Tanah/Bangunan, Pajak Transaksi Penjualan Tanah, Pajak Pengalihan Hak Atas Tanah/Bangunan

Klasifikasi Tanah Dasar Teori Bagi Peneliti tanah dan pelaksana pertanian di indonesia

KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Manajemen Keuangan Buku 1 Dilengkapi soal-jawab

Manajemen Prestasi Kerja (Pedoman Praktis bagi para penyelia untuk meningkatkan prestasi kerja)

Pendaftaran Tanah di Indonesia - (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997)

Penginderaan Jauh Untuk Sumberdaya Hutan teori dan aplikasi

Zona Ekonomi Eksklusif di Dalam Hukum Internasional - Dilengkapi Analisis Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Ekslusif Asia Pasifik

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Prosedur dan Petunjuk Pembuatan Akta Pemilikan Hak Atas Tanah - Dilengkapi : Keppres No. 55 Tahun 1993, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Pembebasan Tanah

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen - Dilengkapi : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08 s/d 12 Tahun 2001

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia - Dilengkapi : Akta Jaminan Fidusia, Ulasan Pokok-Pokok Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah