Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin lokasi Setelah Paket Oktober 1993 Di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat

STUDI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 DALAM TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Membangun Pertanian Dengan Pemberdayaan Masyarakat : Terobosan Menanggulangi Kemiskinan

Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945

Jangan mudah menyerah

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SADAR TERTIB PERTANAHAN (Pokmasdartibnah) DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PRONA

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Hambatan yang dihadapi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang berasal dari tanah warisan

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

PENATAAN PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI WINONGO (Studi Di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)

Meraih Kemenangan Di Waktu Fajar

Demokrasi dan Masyarakat Sipil di dunia

Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil