PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: diana
KATA KUNCI: diana
 | HUKUM SAKRAL DAN HUKUM SEKULER STUDI TENTANG KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA - Pustaka Alvabet - 2008 - Sistem Hukum Indonesia |
 | DAMPAK PENGGUNAAN BANDARA INTERNATIONAL JAWA BARAT (BJIB) TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pembangunan BJIB,Penggunaan Tanah,Pasar Tanah,Sosial Ekonomi |
 | PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Konflik,Penguasaan Ilegal,Penguatan HAT |
 | KENDALI MUTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DI KERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA ( STUDI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Kendali Mutu,PTSL,Pihak Ketiga |
 | PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL DAN PROSPEK PEMANFAATANNYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pengelolaan Warkah digital,kantor Pertanahan,Pro |
 | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
 | PELAKSANAAN ROYA PARSIAL HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI - STPN Yogyakarta - 2012 - Hak Tanggungan |
 | HUKUM ADAT INDONESIA - CV. Rajawali Pers - 2016 - Hukum Adat |
 | MAKROEKONOMI TEORI PENGANTAR EDISI KETIGA - Rajawali Pers - 2016 - Ekonomi Makro |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menunjang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - STPN - 2013 - Pendaftaran Tanah |
 | Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Tanah Beserta Akibat Hukumnya di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - STPN - 2013 - Akta Tanah |
 | PROBLEMATIKA PENSERTIPIKATAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI - STPN - 2017 - Pensertipikatan Tanah,Tanah Aset Daerah |
 | STRATEGI TIM AJUDIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH RANGKA PERCEPATAN SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) (STUDI DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - SDM,Strategi,PTSL,Nawacita,Tim Ajudikasi |
 | MODEL SPASIAL PENENTUAN LOKASI UNTUK OBJEK BANK TANAH BERDASARKAN DATA PASAR TANAH DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Data Spasial,Objek Bank Tanah,Fisik tanah dan pasar tanah |
 | EKSPEKTASI PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT DESA NGASINAN KECAMTAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Ekspektasi Masyarakat,Faktor Sosial dan Ekonomi |
 | PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (sTUDI DI kANTOR PERTANAHAN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Android,Aplikasi Mapit GIS,Pengukuran Dan Pemetaan |
 | PEMANFAATAN PETA TEMATIK DALAM PERENCANAAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA DAERAH DI KECAMATAN SIDAMULIH DAN KECAMATAN PANGANDARAN, KABUPATEN PANGANDRAN PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pariwisata,Peta Tematik,Sarana dan Prasarana |
 | Kerja Praktik Pengukuran Dan pemetaan Kadastral Di Kantor pertanahan Kabupaten Bantul - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2017 |
 | URGENSI PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI PURA DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBRANA - STPN - 2017 - RTRW,Penetapan,Kawasan Tempat Suci pura |
 | STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO - STPN - 2000 |
