Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa - Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau

Hukum Etika dan Kekuasaan

Jurnal Hukum: Radikalisme Islam dan Peradilan - Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung - Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum - Kontradiktif Sanksi Pidana - The Impacts of the Saving - Konsep Pembangunan Hukum - Kedudukan dan Kewenangan - Peran Dewan Perwakilan

MIMBAR HUKUM Aplication of origin rules in kaesong complex north korea - the pharmaceutical patent protection impact on indonesia drugs price - problems and progress in defining terrorism in international law - Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum - Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai otoritas pengawas kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah - Masalah Transportasi Kota dilihat dengan pendekatan Hukum ,Sosial dan Budaya - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional - - Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan,Rembang Jawa Tengah Penerapan Good Governance di Indobnesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi - Pemafaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Kehutanan dalam melestarikan fungsi Lingkungan - Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan Samsat di Prop.DIY - Perkawinan di bawah umur dalam persspektif hukum pidana dan Hukum Islam - Implementasi standar internasional hak ekosob oleh pemerintah Prop.DIY.

Hukum Gadai Syariah

Rapat Dengar Pendapat Badan Pertanahan Nasional RI Dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI

Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Kebijakan Publik - Formulasi, Implemen dan Evaluasi

Pembaruan dan Pemberdayaan

Proses Terjadinya UUPA - Peranserta Seksi Agraria UGM

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan UU No.15 tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakayat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Latar Belakang Beserta Proses Pembentukannya

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1993 - Pelaksanaan Repelita V Tahun Keempat

Change How To Be a Leader for The Future: Menjadi Pemimpin Masa Depan

Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Hukum