Implikasi Otonomi Daerah Pelaksanaan Desentralisasi Bidang Pertanahan

Politik Lokal Di Indonesia

Jurnal Hukum: Metode Perubahan Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara - partai Politik Lokal di Negara Kesatuan : Upaya Mewujutkan Otonomi di Bidang Politik - ImplikasiHukum Kebijakan Desentralisasi dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintah Negara Kesatuan - Hubungan Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan - Paradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum Dalam Perspeltif Sifat Ilmu - The Dynamic Aspects Of Criminal Qct and criminal Liability Money laundering Practices - Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Desentralisasi dan Demokrasi di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal, Demokratisasi dan Pemilihan Kepala Daerah, Mencermati Pentingnya Evaluasi Politik Proses Formulasi Kebijakan Publik dalam perspektif Postpositif, Gender Budgeting: Kearah Keadilan dan Kesetaraan Jender, Implementasi Manajemen Modern Guna Mendukung Pelaksanaan Good Governance, Tantangan dan peluang Investasi di indonesia: Perspektif Birokrasi, Pengapdosian Community Policing System dalam Kepolisian Republik Indonesia

Analisis CSIS "Pengelolahan Sumber Daya Hutan dan Peran Lembaga Donor" - Hutan Sebagai Aset Strategis, Perkembangan Kehutanan Indonesia pada Era Reformasi, Pelaksanaan Desentralisasi di Bidang Kehutanan dalam Rangka Pengelolahan Hutan Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengusahaan Hutan di Era Otonomi Daerah, Bantuan Luar Negeri dan Sektor Kehutanan Indonesia, Hutan Indonesia dari Kacamata Bank Dunia, Interaksi antara Pemerintah dan Donor di Sektor Kehutanan, Membangun Koordinasi Pemerintah-Donor Bagi Pelaksana Reformasi Sektor Kehutanan Potensi Peran Pendekatan Sektoral, Politik Ekonomi Serat Kayu, Keuangan, dan Utang dalam Industri Pulp dan Kertas Indonesia-

Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah

Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan

Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)

Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)