PERANAN PETA DESA DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

PEMANFAATAN TANDA BATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI DESA CILIMUS KAB. DATI II KUNINGAN

KONDISI KEMAMPUAN TANAH LUAS PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA DESA-DESA TERTINGGAL DI KEC. PREMBUN KAB.DATI II KEBUMEN

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGAMANAN TANAH BENGKOK DI KAB. BATANG PROP. JAWA TENGAH

PELEPASAN TANAH BENGKOK UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (SUATU STUDI KASUS DI DESA PASEKARAN KEC. BATANG) DI KAB. DATI BATANG

PERANAN KEPALA DESA DIDALAM INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KEC.KEBAKKRAMAT KAB. DATI II KARANGANYAR

PENGARUH JARAK DESA KE KOTA TERHADAP PRODUKSI SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KLATEN

STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERTANAHAN TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA JATIMULYO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

PENGARUH SIKAP TERHADAP PARTISIPASI KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya

Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah

Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Untuk Pedesaan

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KERTAS PT SURYA ZIG ZAG TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI DESA NGEBRAK KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI JAWA TIMUR.

STUDI KASUS TENTANG PENANGANAN TANAH TIMBUL DALAM UPAYA PENERBITAN PENGUASAAN TANAH DI DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULO KABUPATEN BLITAR.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DI DESA WONGGEDUKU KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI.