Buku Pintar Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa

PERANAN PETA DESA DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

PEMANFAATAN TANDA BATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI DESA CILIMUS KAB. DATI II KUNINGAN

KONDISI KEMAMPUAN TANAH LUAS PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA DESA-DESA TERTINGGAL DI KEC. PREMBUN KAB.DATI II KEBUMEN

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGAMANAN TANAH BENGKOK DI KAB. BATANG PROP. JAWA TENGAH

PELEPASAN TANAH BENGKOK UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT SEDERHANA (SUATU STUDI KASUS DI DESA PASEKARAN KEC. BATANG) DI KAB. DATI BATANG

PERANAN KEPALA DESA DIDALAM INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KEC.KEBAKKRAMAT KAB. DATI II KARANGANYAR

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH JARAK DESA KE KOTA TERHADAP PRODUKSI SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KAB. KLATEN

STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERTANAHAN TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA JATIMULYO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

PENGARUH SIKAP TERHADAP PARTISIPASI KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

PENGARUH PENGETAHUAN HUKUM PERTANAHAN KEPALA DESA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TNGKAT II BOGOR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya

Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah

Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Untuk Pedesaan

Warta Perundang-undangan edisi 131, 02 september- 08 september 2014: Raja Ampat,Destinasi Unggulan.

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Warta Perundang-undangan edisi 44/ 11 Desember- 17 desember 2012: Century, Boediono dan Hak Menyatakan Pendapat.