Panduan Lengkap Microsoft Outlook 2007

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN GAMPING, MLATI, DEPOK, DAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN

PENILAIAN EKONOMI KAWASAN DENGAN PENDEKATAN EFFECT ON PRODUCTION DI PANTAI DEPOK DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

Hukum dan Pembangunan

Jurnal Hukum dan Pembangunan

Jurnal Hukum dan Pembangunan

Rahasia Belajar Lulusan Terbaik Bard High School Sekolah Khusus Yang didanai Bill Gates : Pelajar WNI peraik IPK 4 dan Motivator Dunia Termuda

PEMANFAATAN PETA UNTUK STUDI PERUBAHAN BENTUK PENGGUNAAN TANAH KECAMATAN DEPOK KABUPATEN DATI II SLEMAN TAHUN 1981-1994.

PENGARUH PERKEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KOTA ADMINISTRATIF DEPOK KABUPATEN DATI II BOGOR PROPINSI JAWA TIMUR.

STUDI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI DESA CATURTUNGGAL KEC.DEPOK KAB.DATI II SLEMAN

PERKEMBANGAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA CATUR TUNGGAL KEC.DEPOK KAB. DATI II SLEMAN

STUDI LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN KEC.DEPOK KAB. DATI II SLEMAN

PERBANDINGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK TANAH TERHADAP HARGA TANAH Dl KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI DESA DEPOK KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

PEMANFAATAN FOTO UDARA DAN CITRA QUICKBIRD UNTUK EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1995 - 2005

Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah.

The Living of Customary Law-Redd Plus Scheme and the Metter of Justice-Questioning Binary Approach in Indigenous Study-An Experience to be The Part of Building Blocks for the RuleofLaw SocialConstruksi of Dispuri Settlement Arena & The Role of Community-Based Paralegal-In Lovinh Memory Prof Franz Von Benda-Beckmann.