Pengklasifikasian Kelurahan-Kelurahan di Kotamadya Surabaya dengan Peubah Tunggal dan Peubah Ganda

Penggolongan 20 Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dengan Menggunakan Fungsi Diskriminan

Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang

Analisis Hubungan Sistem dan Prosedur dan Staf Dengan Efektivitas Organisasi Pada Kantor Pertanahan Kota Depok

Pola Delematis Penerapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Pepres Nomer 36 tahun 2005 yang Diperbaharui Dengan Pepres nomor 65 tahun 2006

Analisis Yuridis Pembebanan Hak Atas Tanah Baru di Atas Tanah Hak Milik Dalam Hubungannya dengan Kepastian Hukum di Bidang Penanaman Modal

Analisis Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Kerja Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen

Wewenang Pengawasan Terhadap Kewajiban Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

"I feel sick of room': International Students'Perspectives of Accommodation and Living in adelaide

Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Utang Piutang yang Dijamin Dengan Sesuatu Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Pengaturan ijin lokasi dalam penatagunaan tanah oleh pemerintah kabupaten kota dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004

Kedudukan Surat Bupati Sintang Nomor 593/130/iv-Bappeda tanggal 16 juni 2008 dikaitkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pertanahan lainnya terhadap kepentingan serta hak-hak Masyarakat pemilik Tanah Kabupaten Sintang

Kajian status Tanah Dihubungkan dengan Rencana Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Minahasa

Hubungan Motivasi Kerja Gaya Kepemimpinan Pendidika dan Pelatihan Dengan Kinerja Pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Implementasi Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 Terhadap Pembangunan Polder di kelurahan Air Hitam Kota samarinda

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Dalam Pembuatan Ijin Lokasi

Analisa Internal dan Eksternal dalam Kaitannya dengan Strategi Peningkatan Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang