Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 - Dilengkapi : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

Stress

Ensiklopedi Akhir Zaman

Ekspedisi Phinisi Nusantara: Pelayaran 69 Hari Mengarungi Samudera Pasifik

Ekspedisi Tanah Papua - Laporan Jurnalistik Kompas

Sistem Pertanian Berkelanjutan

Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya - Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan

Kabupaten Sleman Dalam Angka - Sleman Regency In Figure 2010

From Cadastre to Land Governance in Support of the Global Agenda The Role of Land Professionals and FIG

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI Tahun 1983 - Dep. Penerangan RI

Sultan Agung Tonggak Kokoh Bumi Mataram

FIG : Article of the Month 2012

FIG : Article of the Month 2011

FIG Publications No. 38 : The Constribution of the Surveying Profession to Disaster Risk Management

Edensor

Mimpi-Mimpi Lintang Maryamah Karpov

Sebelas Patriot

Generations of Change - Migration, Family Life, and Identity Formation in a Javanese Village During the New Order

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.