
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Problematika Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pasca Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul - BPN RI STPN - 2016 - Pendaftaran Tanah |
![]() | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN DI DESA BOJONG, KECAMATAN KAWUNGANTEN,
KABUPATEN CILACAP - BPN RI STPN - 2016 - Sertifikat Tanah Pertanian |
![]() | KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) - BPN RI STPN - 2016 - Pendaftaran Akta |
![]() | PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN LINGKAR LUAR GORONTALO/ GORONTALO OUTER RING ROAD (GORR)
(Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo) - BPN RI STPN - 2016 - Pengadaan Tanah |
![]() | Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia - Lipi - 2007 - SDA |
![]() | Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia - UPP AMP YKPN - Kebijakan Ekonomi |
![]() | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalan Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk; Perkembangan, Permasalahan, dan Upaya Penyelesalannya = Body Of Knowledge Pertanahan = Konflik Tanah Perkebunan Eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, dan Kabupaten Langkat)= Aspek Hukum Ruilslag/Tukar Guling (Studi Kasus Hak Pakai Nomor 9/Ungasan) = Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah = Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanaha Oleh Masyarakat di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam. - 2015 - Laporan Penelitian |
![]() | PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 - STPN - 2008 - Reforma Agraria |
![]() | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SIMPONI) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | PROFESIONALITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA DALAM PROGRAM QUICK WINS - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PPAT
DI KABUPATEN DELI SERDANG - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | PEMANFAATAN TEKNOLOGI GNSS CORS UNTUK PEMECAHAN BIDANG TANAH - STPN Yogyakarta - 2015 |
![]() | PEMODELAN NILAI TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN DI DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2015 - Pemodelan Nilai Tanah |
![]() | PEMANFAATAN APLIKASI 7WAYS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA FISIK BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2015 - Aplikasi 7ways |
![]() | Buletin: Tata Ruang & Pertanahan edisi 1 tahun 2010.- Konsep dan kebijakan untuk tata ruang dan pertanahan- Tata ruang dalam konteks perencanaan pembangunan.- Concepts, principles end guidelines for land policy formulation and development planing.- Kompaksi perkotaan: Prinsip dan potensi penerapannya dalam pengembangan kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan.- Ringkas buku Prof. Emil Salim: Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi. - Redaksi Tata Ruang Pertanahan - 2010 - buletin |
![]() | DAMPAK PEMBEBASAN TANAH SUNGAI DELI TERHADAP PENDAPATAN BEKAS PEMILIK TANAH DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTAMADYA DATI II MEDAN. - BPN RI STPN - 1995 |
![]() | Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) - CV. Mandar Maju - 2001 - Pembuktian Terbalik,Delik Korupsi |
![]() | STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN AZAS KONTRADIKTUR DELIMITASI MELALUI GAMBAR UKUR (BLANGKO VEL WERK) DAN SURAT PERNYATAAN TENTANG PERSETUJUAN BATAS DI KAB. DATI II BANTUL PROP. DI YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | PELAKSANAAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE UNTUK KEPASTIAN HUKUM OBYEK HAK ATAS TANAH DI KEC. MLATI KAB. DATI SLEMAN - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi - Sinar Grafika - 2009 - Kejahatan Jabatan |