PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: daya
KATA KUNCI: daya
 | ANALISIS PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM LAYANAN ROYA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Pertanahan Elektronik |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN (Studi Di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Akses,masyarakat pesisir |
| KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN KELURAHAN SABILAMBO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN KOLAKA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Rencana Detail Tata Ruang,Lahan PErtanian Pangan |
| PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DALAM KERANGKA PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengembangan potensi wisata,reforma agraria,penataan akses,pemberdayaan masyarakat |
| UJI AKURASI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KW 1, KW 2 DAN KW 3 DI DESA DAMARAN KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
| STRATEGI PERCEPATAN MEWUJUDKAN KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kota Lengkap,PTSL Kantor Pertanahan,Strategs,SWOT Pendaftaran Tanah |
| PENATAAN KAWASAN KOLONIAL PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KAMPUNG HERITAGE KAYUTANGAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penguasaan Tanah,Penataan Kawasan,Hak Adat,Hak Barat,Heritage |
| REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 |
| PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Problematika,Temanggung,SOAR |
| PENDAFTARAN TANAH KOTA LENGKAP (PTKL) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Kota Lengkap,PTKL,Kota Tangerang,Validasi Data,Kepastian Hukum |
| DAMPAK PENGADAAN TANAH TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYAKARAT PADA PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (STUDI DI DESA TEGALLUAR, KECAMATAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Kereta Cepat Jakarta,Bandung |
| ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA TERANGMAS KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Partisipasi masyarakat,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Desa Terangm,Kepastian hukum,Percepatan pendaftaran tanah |
| DAMPAK PEMBANGUNAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA (KRA) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MEKARSARI KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Akses Reform,Kesejahteraan Masyarakat,Reforma Agraria,Redistribusi Tanah |
| EVALUASI APLIKASI SENTUH TANAHKU BERDASARKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tingkat Kepuasan,Sentuh Tanahku,Evaluasi |
| POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN TERHADAP KONDISI SOSIAL ΕΚΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang. Kabupaten Badung - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pembangunan Bendungan,Dampak Sosial,Dampak Ekonomi,Masyarakat Terkena,Masyarakat Terdampak,Perlindungan Sosial |
| PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH UNTUK PENGEMBANGAN PENGELOLAAN GABAH (STUDI DI DESA GEBANGSARI, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pertanian,sertipikat hak atas tanah,pengelolaan,pemberdayaan petani,akses modal |
| PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mediasi,Sengketa Pertanahan,Ketidakberhasilan |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| UPAYA PENYELESAIAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP DI KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTKL,Bidang Tanah K4,Peningkatan Kualitas Data,Kabupaten |
