STUDI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 34 TAHUN 2003)

PENERAPAN STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Kebijakan Pertanahan dalam Perspektif Wilayah (Studi Implementasi Mengenai Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

KAJIAN TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PESISIR PANTAI CAMPLONG KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

Pemanfaatan GPS Navigasi untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral (kasus pada kantor pertanahan kab.Malang dan kantah kota malang prop.jawa timur)

Studi Penjajakan Tentang pemberdayaan asisten surveyor berlisensi lulusan progam D.I pengukuran dan pemetaan kaadastral STPN (studi di wilayah jaboditabek)

Rubber-Sheeting citra ikonos orhorectified menggunakan data koordinat titik dasar teknik untuk meningkatkan akurasi geometrik di willlllyah kab. Klaten

Pendidikan Kewargaan Negara Untuk Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006

Improving Organizational work process of land regristrasion based on 3D cadastre and Cadastre 2014 Concepts : Case Study Apartement Unit Regristration.

Valuasi Ekonomi BPHTB Dan PNBP Berdasarkan Peta Zona Nilai Tanah, Harga Transaksi Dan NKOP Di Kabupaten Sleman

Uji Rasionalitas Nilai Tanah Sebagai Dasar Revisi Peta Zona Nilai Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif PNPB, BPHTB, Dan PBB (Studi Di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Berdasarkan Titel Eksekutorial di Kabupaten Sleman

Kajian Pensertipikatan Tanah Berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementrian Perumahan Rakyat (Studi di Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)

BHUMI: JURNAL PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Keterbatasan Hukum Konsulidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif di Indenesia - Pemeliharaan Tanah da Lingkungan Dalam Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan - Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Tentang Hak Atas Tanah "Hilang" di Desa Banaran Kec.Galur Kab.Kulon Progo) - Discriminant Analysis To Determine The Industrial Eatate Zones:A Case Study of Surabaya Municipality - Pengaruh Undulasi Geoid Wilayah Indonesia Terhadap Reduksi Jarak dalam Pengadaan Titik Dasar Teknik Orde 4.

JURNAL SUMBER DAYA GEOLOGI: Cooling of granitis rocks in the palu region, middle sulawesi : zircon and apatite fission trak constraints - Fase Kompresi di Selat Makssar Berdasarkan Data geologi Daratan seismik Laut dan Citra satelit - Rekuntruksi Variasi Bulanan Salinitas di Jalur Arus Lintas Indonesia Selam-200 tahun - Karakter dan Type Meneralisasi Hidrotermal pada Batuan Induk Malihan dan Bukti Kehadiran Batuan Volkanik di wilayah Bombana Berdasarkan Studi Mineralogi dan Geokimia - Karakteristik Inklusi Fluida dalam cebakan emas di daerah Tobasa, SUMATERA uTARA.

Widya Bhumi : Kadaster Daerah Rawan Bencana Gempa (Zone Aktif)-Tinjauan Yuridis Tentang Ijin (Hak) Membuka Tanah-Pendaftaran Tanah di Provinsi DIY (Dapatkah Tanah SG-PAG di daftar/ disertifikatkan?)-Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah-Fenomena Bea Perolehan Hakn Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak

Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng.

WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Konflik Pertanahan Sebuah Kaca Benggala - Problematika Hukum Tanah Perkebunan di Era Otonomi Daerah - Menyimak Potensi Perlunya Pengkajian Tentang Marine Cadastre di Indonesia - Kadaster Digital Terpadu (Integrated Digital Cadaster) - Pendidikan Tehnologi Informasi di STPN - Peranan Informasi Pertanahan Dalam Otonomi Daerah.