PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: das
KATA KUNCI: das
 | SISTEM HUKUM INDONESIA PRINSIP-PRINSIP & IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA - Rajawali Pers - 2017 - Ilmu Hukum Indonesia |
 | LEGALITAS DAN LEGITIMASI SURAT KETERANGAN TANAH : mengusahakan perlindungan hukum yang realitis terhadap penguasaan tanah secara sah di indonesia - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2024 - Surat Keterangan Tanah,SKT |
 | TATA RUANG SUNGAI ALUVIAL DAN SUNGAI NON-ALUVIAL CAT DAN NON CAT - Andi - 2018 - tata Ruang Fungsi |
 | HUKUM SURAT BERHARGA GENERASI SATU, DUA DAN TIGA - Pustaka Pelajar - 2022 - Surat Berharga,Ilmu Hukum |
 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIK - Andi - 2018 - Personal Management |
 | LANSKAP PRODUKTIF PERKOTAAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOTA MENUJU KOTA EKOLOGIS - Lily Publisher - 2021 - Penghijauan Kota Yogyakarta |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG (Studi di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pengadaan Tanah,Solusi |
 | DAMPAK PEMANFAATAN TANAH KAS DESA SEBAGAI DESA WISATA KAMPOENG MATARAMAN BAGI PEMERINTAH DESA SERTA MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kas Desa,Permasalahan,Dampak Pemanfaatan |
 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D - Alfabeta - 2022 - Penelitian Metode Kualitatif dan Kuantitatif |
 | INTISARI HUKUM ADAT INDONESIA DALAM KAJIAN KEPUSTAKAAN - Alfabeta - 2018 - Ilmu Hukum Adat |
 | ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar,Tindak Lanjut |
 | ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perkara Pertanahan,Ahli Waris,dan Sertipikat Hak Pakai atas tanah |
 | POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN ΤΑΝΛΗ BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - BWP Kepanjen,perubahan penggunaan tanah,dampak potensial |
 | KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG CENTRAL BUSINESS DISTRICT TELUK KENDARI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kesesuaian dan ketidaksesuaian,RDTR,kemudahan be |
 | KONFLIK HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MANDACAN DENGAN PT.PERTAMINA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PNMnk.) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konflik Hak Ulayat |
 | EVALUASI UPAYA KANTOR PERTANAHAN MENUJU KOTA LENGKAP (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PTSL,Kota Lengkap,bidang tanah |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | EVALUASI PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIS MENURUT PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 16 TAHUN 2021 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Asas Kontradiktur Delimitasi,Evaluasi,Pendaftan |
 | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan TanahRencana Tata Ruang Wilayah,RTRW,Kesesuaian Tanah,Kota Pekanbaru,Perubahan Tutupa,Metode Campuran,Desain Concurrent Triangulation |
 | PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN PIHAK YANG BERHAK PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI KALURAHAN TAMBAKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Aset penghidupan,pihak yang berhak |
