KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DI KABUPATEN KUDUS.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Kesejahteraan Daerah

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya undang-undang Dasar 1945

Kerangka Dasar Ilmu Administrasi

Paradigma Baru Memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya : Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi "masalah, peluang dan strategi praktis"

Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah

Refleksi dan Aksi untuk Rakyat

Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (tantan

PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

EVALUASI PEMANFAATAN PETA DASAR FOTOGRAMETRI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SPORADIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG.

PEMANFAATAN PETA DASAR FOTOGRAMETRI DAN MASALAHNYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO.

EVALUASI PEMANFAATAN RUANG YANG TELAH DILAKSANAKAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

STUDI PENYELESAIAN MASALAH TANAH TANAH KEHUTANAN DI KABUPATEN DATI II BANYUWANGI (KASUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH KAWASAN HUTAN OLEH PENDUDUK DALAM WILAYAH KPH. BANYUWANGI SELATAN.