Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Perangkat Desa : Rekrutmen, Fungsi, dan Remunerasi

Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR PROPINSI BALI.

PERANAN PETA FOTOGRAMETRI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HASIL PROYEK PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PP 10/1961 DI KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN BERDASRKAN LOKASI RELATIF DI KECAMATAN ABIANSEMAL KAB. DATI II BANDUNG TAHUN 1984-1994.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTAMADYA TINGKAT II DENPASAR.

Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

STUDI KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN ANTARA PETANI TRANSMIGRAN SWAKARSA DENGAN TRANSMIGRASI UMUM BERDASARKAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI II BUNGAMAS V/A KECAMATAN KIKIM KABUPATEN LAHAT.

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

PETA PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI PETA DASAR DALAM RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU PROP. JABAR.

PENGARUH KONSOLIDASI TANAH DI PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI LOKASI KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTAMADYA DENPASAR.

PRANAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. DATI I BALI.

Teori-Teori Politik 1 Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

seri politik Pancasila dan Islam Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituente

Sistem Nasional