Warta Perundang-undangan edisi 117, 20 mei- 26 mei 2014: Awas Anak dari Pedofilia.

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Sari Pendidikan Pancasila dan undang-undang dasar 1945

Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DI KABUPATEN KUDUS.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Kesejahteraan Daerah

Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam periode berlakunya undang-undang Dasar 1945

Kerangka Dasar Ilmu Administrasi

Paradigma Baru Memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Prosiding Dialog Nasional dan Lokakarya : Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi "masalah, peluang dan strategi praktis"

Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah