
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Pengawasan Transfer Dana Elektronik dalam Perspektif Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana Pencuician Uang dan Rekomondasi FATF - Universitas Jayabaya - 2006 - Pengawasan Stransfer |
![]() | Tantri : Perempuan yang Bercerita - Kompas - 2011 - Tantri,Perempuan |
![]() | Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi - Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum - Pustaka Pelajar - 2010 - Hukum |
![]() | Doorstoot Naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer - Kompas - 2010 - Politik |
![]() | Hukum Dalam Ruang Sosial - Genta Publishing - 2010 - Hukum |
![]() | Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi - Gadjah Mada University Press - 2011 - Hukum,Korupsi |
![]() | Hukum Etika dan Kekuasaan - Genta Publishing - 2011 - Hukum |
![]() | Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa - Genta - 2010 - Korupsi |
![]() | Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia - Ugm Press - 2011 - Filsafat Hukum |
![]() | PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PENGUATAN PERMODALAN BAGI PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL (STUDI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI) - STPN - 2008 - Sertipikat Tanah |
![]() | Pemberian Dana Pendamping Sebagai Upaya Percepatan Kegiatan Pendaftaran Tanah Proyek Operasi Nasional Agraria (Studi Di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur) - BPN.STPN - 2013 - Pendaftaran Tanah |
![]() | STUDI TERHADAP PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANTUL - STPN Yogyakarta - 2012 - BPHTB |
![]() | Sustainable Solutions for Water Resources - Policies, Planning, Design, and Implementation - Wiley - 2010 - Water Resources Development,Water Law And Legislation |
![]() | The Feasibility Study On The Introduction of Land Readjustment in Malaysia - Almec Corporation - 1993 - Land,Readjusment |
![]() | Jurnal Hukum: Radikalisme Islam dan Peradilan - Penetapan Masa Jabatan Jaksa Agung - Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum - Kontradiktif Sanksi Pidana - The Impacts of the Saving - Konsep Pembangunan Hukum - Kedudukan dan Kewenangan - Peran Dewan Perwakilan - BPFE UII - 2011 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Bank Indonesia Dalam Tata Pemerintahan Indonesia - Penerapan Arbitrase On Line - Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan - Faktor-faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan perkara Korupsi - Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Indonesia - Pidana cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan HAN - Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan KDRT - Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat - BPFE UII - 2010 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik - BPFH UI - 2009 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Problematika Beragama di Indonesia Potret Persepsi Masyarakata - Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Expresi Budaya - Penyebab Sengketa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum - Reformasi Hukum Tanahn dalam Rangka Perlindungan HAT - Perlindungan Hukum Nasabah sebagai syarik dalam pembiayaan Al musyarakah - Ganti Rugi pebuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok - Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan - Pengaruh Aliran-aliran Filasafah Prmidanaan dalam Pembetukan Hukum Pidana Nasional. - BPFH UI - 2008 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia. - Adi Offset - 2008 - Jurnal |
![]() | Jurnal Hukum Constitusinal Question : Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain - Imunitas Negara Asing di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Konsekuensi Hukum - Precautionnary Principle Under The Sanitary And Phitosanitary Agrrement In The Transferring - Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal aloging - Akomodasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok SDalam Hukum Pidana - Dampak Konfersi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali - Perda Bernuansa Syariah dan Hubunganya Dengan Konstitusi - Perdagangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan. - BPFH UI - 2010 - Jurnal |