
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi - Sinar Grafika - 2009 - Kejahatan Jabatan |
![]() | Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri - Citra Budaya - 1981 - Hukum Pidana,Pegawai Negeri |
![]() | Kebijakan Legeslatif - Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara - Genta Publishing - 2010 - Kebijakan Legeslatif |
![]() | Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup - Ghalia Indonesia - 1988 - Lingkungan Hidup,Hukum Pidana |
![]() | Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer - Setara Press - 2010 - Hukum Administrasi Lingkungan |
![]() | Kamus Inggris Indonesia - An English-Indonesia Dictionary - PT. Gramedia - 1992 - Kamus,Kamus Inggris |
![]() | Kamus Saku Sains - Erlangga - 1997 - Kamus,Kamus Sains |
![]() | Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup - Refika Aditama - 2009 - Hukum,Lingkungan |
![]() | Potret Negara Indonesia - Pustaka Forum Adil Sejahtera - 1996 - Kenegaraan |
![]() | PENGARUH PERKEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PERUBAHAN LUAS TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BULELENG PROPINSI BALI. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | Hukum Atjara Pidana di Indonesia - Sumur Bandung - 1970 - Hukum Acara Pidana |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM ATAS TANAH NEGARA BEKAS DESA PERDIKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI DESA GIRIPURNO KEC.KAWEDANAN KAB. MAGETAN - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | Kamus Thesaurus - Indonesia-Inggris Inggris Indonesia - Ugm Press - 2008 - Kamus,Kamus Thesaurus |
![]() | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur bersaranakan Bangun Guna Serrah.-Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Mamminasat dan Dampaknya di Pedesaan .- Pembangunan jalan TOL di Indonesia:Kendala Pembebasan tanah.- Mematakan Konflik Dalam pengadan Tanah Bandara Komodo.-Pengadaan Tanah untuk Siapa, Peniadaan Tanah dari Siapa.- Aspek Hukum Pidana pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah .-Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang.-Aspek Ham Dalam Pengadaan Tanah.-Pengadaan Tanah dan Poblem Permukiman kembali.-Kosondolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi kepentingan Umum.- Ketersedian Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.-Rantai Komuditas Kewajiban Ilmu, Skala dalam Konflik Agraria Urutsewu - STPN-STPNPRESS - 2014 - Jurnal Ilmiah pertanahan |
![]() | STUDI STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SAWAH SERTA PENDAPATAN PETANI DI KEC.TEGALREJO KAB. MAGELANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PELAKSANAAN REVISI PETA PENDAFTARAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PENGEMBANGAN PELAKSANAAN REVISI PETA PENDAFTARAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN Dl DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | PEMILIKAN TANAH AYAHAN DESA Dl KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | Brosur Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.......... - Kejaksaan Tinggi DIY - 2008 - Korupsi |