PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: dam
KATA KUNCI: dam
 | KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah yang Dilindungi,Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan,Pariwisata |
| KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALER PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA (Studi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Kota Malang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,UMKM,Pemberdayaan Masyarakat,Kolaborasi Stakeholder |
| ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Penyalahgunaan Izin,Condongcatur,Dampak Sosial,Ekonomi,Regulasi Pertanahan,Pergu |
| IMPLEMENTASI LAYANAN MEKEPUNG KEBO (MELAYANI KE DESA HAGL PEMOHON LANGSUNG KHUSUS HARI RABO) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mekepung Kebo,layanan pertanahan,inovasi pelayanan publik,kualitas layanan,Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana |
| PENGARUH PERUBAHAN SERTIPIKAT DARI ANALOG MENJADI ELEKTRONIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kinerja Pegawai,Sertipikar Elektromk,Sitem Kerja |
| KEGIATAN PENDATAAN TANAH NEGARA BEBAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA DI DESA SIMAN, KECAMATAN KEPUNG, KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendataan TORA,tanah negara bebas,reforma agraria,redistribusi tanah,Tim GTRA |
| DAMPAK PLTU CIREBONB DAN STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PLTU Cirebon,Perubahan Penggunaan Lahan,Pengelolaan Lahan,Pembangunan Berkelanjutan,Dampak Lingkungan,Dampak Sosial Ekonomi,Analisis |
| ANALISIS KEBIJAKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA BANJIR BANDANG DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kebijakan Hak Atas Tanah,Banjir Bandang,Tata Ruang Wilayah,Relokasi,Kelurahan Rua,Kota |
| EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
| ANALISIS DAMPAK EFEKTIVITAS SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Efektivitas,Digitalisasi,Pendaftaran Tanah,Sertipikat Elektronik,Pelayanan Pertanahan |
| ANALISIS PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH ENGINE DAN PEMODELAN CELLULAR AUTOMATA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK DI KABUPATEN WONOGIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - tutupan lahan,Google Earth Engine,CA,ANN,prediksi spasial,Wonogiri |
| Peran Layanan Drive-Thru dalam Optimalisasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Layanan Drive,Thru,Inovasi Layanan Publik,Efisie |
| STRATEGI PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RTH,Kota Malang,RTRW,Keberlanjutan,Pentahelix |
| KOLABORASI DALAM PENATAAN AKSES MELALUI POTENSI WILAYAH (STUDI DI DESA ARIASARI KECAMATAN ARIASARI KABUPATEN BANDUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Kolaborasi Stokeh |
| PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 29/6/2017/PTUN-PTK (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBURAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah,Putusan Peng,Penyelesaian Perkara,Sengketa Tanah Indonesia |
| EVALUASI IMPLEMENTASI ALIH MEDIA SERTIFIKAT ANALOG KE SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI, PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Alih Media,Kantor Pertanah,Transformasi Digital,Administrasi Pertanahan |
| EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
| PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Tanah Elektronik,Persepsi Masyarakat,Kantor Pertanahan,Kabupaten Kubu Raya |
| PROBLEMATIKA KUALITAS DATA DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Data,Alih Media,Efektivitas |
| ANALISIS PELAKSANAAN ALIH MEDIA PADA SERTIPIKAT ANALOG MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih Media,Sertipikat Elektronik,Kantor Pertanah,Analisis Pelaksanaan |
