Dilema Petani Plasma (Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat)

Dasar-Dasar Ilmu Tanah

Tahap-Tahap Perkembangan Moral

Warta Perundang-undangan Edisi 25 februari- 03 maret 2014: Indonesia Akhirnya Punya UU Perdagangan.

Perkembangan Hukum Agraria dan Politik Hukum Tanah Nasional

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

KONTRIBUSI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAB. BOGOR DALAM PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 1987.

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH ADAT KHUSUSNYA TANAH LABA PURA SEHUBUNGAN DENGAN TERBITNYA SK. MENDAGRI NO.SK.556/DJA/A986 DI KAB.DATI II BULELENG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DALAM MENUNJANG USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN BATU KABUPATEN TINGKAT II MALANG.

Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PETANI DI DESA DAGEN MENJUAL TANAH PERTANIANNYA AKIBAT ADANYA KAWASAN INDUSTRI PALUR KECAMATAN JANTEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

PERANAN PEMBEBANAN HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PEDAGANG DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan - Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Perluasan Kawasan Industri dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata

Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai

EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

STUDITENTANGFRAGMENTASITANAH PERTANIAN DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer

40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia - Korea Selatan

Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah - Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith