Kinerja Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Dalam Menyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Rutin di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Pendaftaran Tanah di Indonesia

Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah

90 Menit Bersama Machiavelli

90 Menit Bersama Hegel

Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah

Teori-Teori Sosial (Observasi Kritis Terhadap Para Filosof terkemuka

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Tahun 1997

Proses Pengambilan Keputusan di Empat Desa Jawa Barat

Pedoman Menulis Daftar Pustaka, Catatan Kaki - untuk karya dan terbitan ilmiah

Metode Analisis Teks dan Wacana

Daftar Alamat Internet Dunia

Petunjuk Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Kajian Pemanfaatan Citra Satelit Ikonos untuk Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Kasus pada sebagian Daerah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur)

Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah.

Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pandaftaran Tanah Dalam Mewujutkan Kepastian Hukum dan keadilan.

Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste (Direccao Nacional de Terras,Propriedade E Servicos Cadastrais) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk mewujudkan Kepastian Hukum.

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan