Pengelolaan Aspek Spasial Temporal Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Informasi Pertanahan Nasional

Implikasi Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Terhadap Timbulnya Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah di Atas Tanah yang Sudah Terdaftar di Kota Jakarta

Kebijakan Pendaftaran Tanah Terhadap Tanah Yang Tidak Memiliki Alat Pembuktian Lengkap Dalam Rangka mempercepat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Pelaksanaan Penetapan Batas Bidang Tnah (Hak Milik) pada Pendaftaran Tanah Sporadik Setelah Berlakunya PP Nomor 24 tahun 1997 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlingdungan Hukum di Kabupaten Klaten

Upaya Meningkatkan Jumlah Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Penyelesaian Pendaftaran Tanah Risalah Lelang Hak Atas Tanah Yang Obyeknya Dalam Perkara di Pengadilan

Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Utang Piutang yang Dijamin Dengan Sesuatu Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Evaluasi Kinerja Ajudikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pendaftaran Tanah Secara Sistimatis di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Pengaruh Kemampuan Lurah Terhadap Kualitas Pelayanan Pendaftaran Tanah di Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau

Hubungan Antara Rasio Profitabilitas dan Market Value Ratio pada Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Jakarta (2001-2003)

Implentasi Pelaksanaan Fungsi Panitia Pemeriksaan Tanah A Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Semarang

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik Kasus Ajudikasi di kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Kajian Pendaftaran Hak Guna Ruang Bawah Tanah Melalui Pendekatan Konsep Kadaster Tiga Demensi (Studi Kasus Lokasi Terminal Blok M)

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Mengadili Sengketa atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pembatalan Sertifikat/Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah

Pembuatan Peta Pendaftaran Untuk Memeberikan Jaminan Kepastian Letak Obyek Haka Atas Tanah di Kabupaten Sleman

Eksestensi Akta Jual Beli Tanah yang belum terdaftar sebagai salah satu persyaratan permohonan pengakuan hak setelah berlaukunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah sistematik (studi kasus di kabupaten sleman propinsi daerah istimiwa yogyakarta dan kabupaten klaten propinsi jawa tengah)

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik