
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - ATR BPN RI - 2017 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap |
![]() | Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak - ATR BPN RI - 2017 - Pengampunan pajak |
![]() | Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2017 - Pendaftaran Tanah |
![]() | Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan jual Beli Tanag Terdaftar Di Kabupaten Bantul - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Di Kantor PPAST Murlina SH Sebagai Pendorong Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Percepatan pendaftaran |
![]() | Peran pejabat Pembuat Akta Tanah)PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah Terdaftar - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Hak milik Adat Yang Belum Terdaftar Di Kabupaten Sleman - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Pembuatan akta |
![]() | Peran PPAT Dalam Menunjang Perwujudan Kepastian Hukum Di Bidang Pendaftaran Hak Tanggungan - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Peran PPAT |
![]() | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Dan Pemindahan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Pada Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Waris Dan Akta Pembagian Hak Bersama - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Pendaftaran peralihan |
![]() | Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Sebagai Pelaksana Sebagian Kegiatan Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar (Buku Leter C) Di Kantor PPAT Hotaprana,SH - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Pembuatan Akta Jual Beli |
![]() | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Di Kabupaten Sleman - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | Tugas Dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dal;am Pembuatan Akta Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Pada Kantor Notaris PPAT Dr. Mustofa,SH., M.Kn Di Kota Yogyakarta - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Tugas Dan kewajiban |
![]() | Pelaksanaan Pembuatan Akta Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Terkait Jual beli Tanah Pertanian Sudah Terdaftar Di Kabupaten - Prodiksus PPAAT STPN - 2017 - Jual Beli |
![]() | Pel;aksanaan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rangka Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kantor PPAT Agung Wibowo,SH. M.Kn. Kabupaten Sleman - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Jual Beli |
![]() | Hukum Pendaftaran Tanah - CV. Mandar Maju - 2012 - Hukum |
![]() | PEMETAAN PARTISIPATIF MENGGUNAKAN APLIKASI TEMATIK PERTANAHAN DESA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Dusun Sejayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung) - STPN - 2017 - PTSL,Partisipasi Masyarakat,Peta Desa Lengkap |
![]() | KAJIAN KUALITAS DATA HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM MENUNJANG PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI DESA BATETANGNGA, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROPINSI SULAWESI BARAT� - STPN - 2017 - Pemetaan parsipatif memenuhi syarat toleransi sesu |
![]() | UJI KETELITIAN HASIL PEMOTRETAN DENGAN UNMANNED AERIAL VEHICLE QUADCOPTER UNTUK PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN - STPN - 2017 - UAV,Orthofoto,Fotogrametris |
![]() | PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH AKIBAT PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KAMPAR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KAMPAR DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU) - STPN - 2017 - Kepastian Hukum,Problematika,Pemekaran |