
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | KAJIAN NILAI TANAH DI DAERAH SUB URBAN (STUDI KASUS DI DESA TAMANTIRTO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL) - STPN - 2008 - Nilai Tanah |
![]() | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DENGAN MENGGUNAKAN LARASITA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR - BPN RI STPN - 2008 - Pelayanan Pertanahan |
![]() | OPTIMALISASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN KULON PROGO - STPN - 2008 - Sembilan Kewenangan |
![]() | Peran pejabat pembuat akta tanah dalam mendukung alat bukti hak kepemilikan atas tanah di kota yogyakartya prop. Daerah istimiwa yogyakarta. - STPN - 2014 - Peranan Pejabat |
![]() | Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan - LSPP/Pustaka Pelajar - 2007 - Anatomi |
![]() | IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 PADA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Hak Atas Tanah |
![]() | PEMBANGUNAN SISTEM KEARSIPAN BUKU TANAH SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Sistem Kearsipan |
![]() | MANAJEMEN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN TUGU TITIK DASAR TEKNIK PENGUKURAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Titik Dasar Teknik |
![]() | PENGARUH VARIABEL NILAI TANAH (LAND VALUE)TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMANPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2008 - Nilai Tanah |
![]() | Konflik Kalbar dan Kalteng : Jalan Panjang Meretas Perdamaian - Pustaka Pelajar - 2008 - Konflik Kalbar |
![]() | Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan sendir(Gagasan pembentukan UU Begadaian) - Permasalahan Yuridis yang timbul terkait lisensi merek terkenal - Penerapan norma dan asas-asas Hukum Adat dalam praktik pidana perdata - Eksistensi hukum delik adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di malukuntengah - Efektifitas penegak hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga - Kebijakan pidana mati terhadap perempuan - Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidada - Perlunya menanamkan budaya antikurupsi dalam diri anak sejak usia dini - Bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan negeri yogyakarta - Asylum seekers in japan : A Hard road - Pengaturan pajak daerah di prop.Daerah Istimiwa Yogyakarta - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten sleman- Akibat pemilihan Forum dalam kontrak yang memuat klausula arbritase - Integrasi Mediasi dalam sistem peradilan: Studi komparatif mediasi pengadilan indonesia dan jepang. - Fak Geografi UGM - 2012 |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia - Modern Arbitration Legeslation Acomparison Between Autralian And Indonesia - Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas - Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia - Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan - Waralaba Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional - Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu - Pemberdayaan Terhadap Kinerja AnggotanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Jawa Barat - Kearifan LokalMasyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan di Prop.Sulawesi Tengah - Asa Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan - Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Acaman Kerusakan di Yogyakarta - Legeslasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. - Fakultas Hukum UGM - 2012 - Hukum Tertulis |
![]() | Jurnal Mimbar Hukum : Analisis kritik terhadap putusan mahkamah konstitusi nomer 36/PUU-X/2012 - Faktor Historis, sosiologi, politik, dan yuridis dalam penyusunan RUU HAP - Reforma Agraria paradigma pancasila dalam penataan kembali politik Agraria Nasional - Masalah keadilan pelaksanaan kewajiban virus sharing dalam sistem IHR - Perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik - Kajian penguatan komonitas intelijen daerah - Suprogate mother dalam perspektif Hukum pidana Indonesia - Anti-terrorism legal framework in Indonesia Its development and challenges - The implemantation of natural disaster management progam in Indonesia between 2007 and 2013 - Creditor protection within corporate group insulvensy - Public policy Violation under new york convention - Intellektual property law in indonesia after 2001 - United kingdom and usa's legisi ations to clear historic contamination - The reform of corruption eracadication in Indonesia the prismatic law in the recont context. - Fakultas Hukum UGM - 2013 - Mahkamah Konstitusi |
![]() | Buku Pintar Pengembangan dan Pengelolaan BUM Desa - FPPD - 2014 - Buku Pintar |
![]() | Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengakapi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya. - Pustaka Setia - 2004 - Otonomi Daerah |
![]() | Menenun Harapan Perempuan Pilar Ekonomi Keluarga - FPPD - 2014 - Harapan Perempuan |
![]() | IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PERMASALAHAN PERUMAHAN DI PINGGIRAN KOTA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (Studi Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) - A Wiley-Interscience Publication - 2014 |
![]() | PEMANFAATAN METODE KOMBINASI GNSS CORS DAN TERRESTRIS DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | ANALISIS NILAI SKOR VARIABEL KELAS JALAN TERBAIK SEBAGAI PENENTU NILAI TANAH MENGGUNAKAN MODEL PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA (Studi di Desa Nogotirto dan Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) - BPN RI STPN - 2014 |