
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Penyelesaian Hak Tanah Daerah Transmi - Dep. Dalam Negeri - 1985 - Transmigrasi,Hak Tanah |
![]() | Himpunan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Jilid I - Dep. Dalam Negeri - 1977 - Pemerintahan,Pemerintahan Daerah,Daerah |
![]() | Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya - Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat - 1990 - Notaris |
![]() | Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat - Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat - 1991 - Notaris |
![]() | Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris - Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek) - Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat - 1987 - Notaris |
![]() | Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian - CV. Eko Jaya - 2002 - Peraturan,Kepegawaian |
![]() | Menuju Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Berbasis Ekosistem Untuk Mereduksi Potensi Konflik Antar Daerah - Fak. Geografi UGM - 2003 - Ekosistem,Konflik |
![]() | Kajian Pemanfaatan Citra Satelit Ikonos untuk Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Tanah
(Kasus pada sebagian Daerah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur) - Fak Geografi UGM - 2007 |
![]() | Marjinalisasi Petani di Daerah Istimiwa Yogyakarta :Acuan Khusus pada Kontestasi Lahan Pertanian di Pedasaan - Fak Geografi UGM - 2011 - Petani |
![]() | Pemintakatan Lahan Irigasi untuk menekan konversi penggunaan lahan di daerah irigasi bendung colo Kabupaten Sukoharjo. - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada - 2012 - Lahan Irigasi |
![]() | Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Pola Pemanfaatan Air Irigas Selokan Mataram di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta - Fak Geografi UGM - 1995 |
![]() | Himpunan Pidato Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 - Badan Informasi Daerah Prop. DIY - 2000 - Himpunan Pidato |
![]() | Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 - Dilengkapi : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Yang Berhubungan Dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) - BP. Cipta Jaya - 2002 - Otonomi Daerah,Himpunan Peraturan |
![]() | Penggunaan Tanah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Daerah Pedesaan Propinsi Sumatera Utara - Publikasi 215 - Dep. Dalam Negeri - 1982 - PGT,Penggunaan |
![]() | WIDYA BHUMI: MAJALAH ILMIAH TRIWULAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL Persiapan Menuju Administrasi Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Tinjauan Sekilas Tentang UUPA, Pelaksanaan dan Masalahnya, Pembangunan dan Konflik Pertanahan (Sebuah Surbonasi Masyarakat Lokal dan Petani), Membangun Sistem Informasi Petanahan Untuk Kantor Pertanahan, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Hukun Tanah Nasional, Land Registration in Developing Countries: Advantages And Disadvantages - STPN Press - 2000 - Pertanahan |
![]() | Ekspedisi Ciliwung : Mata Air, Air Mata - Buku Kompas - 2009 - Kisah Perjalanan |
![]() | Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya - Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan - Pustaka Pelajar - 2010 - Sejarah |
![]() | Kabupaten Sleman Dalam Angka - Sleman Regency In Figure 2010 - BPS - 2010 - Statistik |
![]() | Sultan Agung Tonggak Kokoh Bumi Mataram - Cv.Diponegoro - 2013 - Sultan Agung |
![]() | Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan - Pusat pengembangan - 2013 - Jurnal Iptek |