PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PELAKSANAAN KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN GANTI RUGI DI WILAYAH KECAMATAN KOTA KAYU AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PANGAN KECAMATAN KARTASURA, KECAMATAN SUKOHARJO, KECAMATAN GROGOL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH.

REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH.

PENGARUH IJIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL PROPINSI JAWA BARAT.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT BERDASARKAN KEPPRES RI NOMOR 32 TAHUN 1979 DI KODYA MATARAM DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT HARGA TANAH DI KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH.

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH HUBUNGANNNYA DENGAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PERANAN CAMAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TERHADAP LUASAN TANAH PERSAWAHAN DI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1990/1994.

Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah: Bagaimana Kesejahteraan Daerah

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Desa Dan Daerah - Dengan Tata Pemerintahannya

Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia