PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

PELAKSANAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN SAYEGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN AZAS KONTRADIKTUR DELIMITASI TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

SUATU TINJAUAN TERHADAP PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 DALAM PENERAPANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PERAN PENYULUHAN UNTUK MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN REDISTRIBUSI OBYEK TANAH LANDREFORM SECARA SWADAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBERHASILAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KERTAS PT SURYA ZIG ZAG TERHADAP PENDAPATAN PETANI BEKAS PEMILIK TANAH DI DESA NGEBRAK KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI JAWA TIMUR.

REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM: TINJAUAN TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN.

PERANAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH DI KAWASAN INDUSTRI KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN.

PELAKSANAAN KONVERSI DAN HAK MILIK ADAT ATAS TANAH DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SELATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II GORONTALO.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENERIMA DI KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH NEGARA UNTUK KEBUN ROTAN DI DESA DADAHUP KECAMATAN KAPUAS MURUNG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAPUAS.