KESADARAN HUKUM MASYARAKAT HUBUNGANNYA DENGAN PENDAFTARAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Menggugat Keistimewaan Jogjakarta

Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013, Rfektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Struktur Organisasi Lokal

PENGARUH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP JUMLAH SERTIPIKAT YANG DIHIPOTIKKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

KAITAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DENGAN PERSEDIAAN TANAH DI KECAMATAN JATEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

PENGARUH HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HIPOTIK/CREDIEVERBAND TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WATES KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI TUKAR MENUKAR TANAH ASSET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

INTENSITAS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OBYEK LANDREFORM DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI DESA POJOK KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI.

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS MINIMUM TANAH PERTANIAN DAN PERMASALAHANNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KOTA KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG BERDASARKAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM GUNA MENUNJANG PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN KAKAS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MINAHASA.

PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAMBI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JAMBI.

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH DI KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN.

PENDAFTARAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH.

PELAKSANAAN KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN GANTI RUGI DI WILAYAH KECAMATAN KOTA KAYU AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DALAM UPAYA MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT.

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PANGAN KECAMATAN KARTASURA, KECAMATAN SUKOHARJO, KECAMATAN GROGOL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO PROPINSI JAWA TENGAH.