PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan Di Indonesia

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Sebuah Pendekatan Negosiasi

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

DINAMIKA KONFLIK DALAM TRANSISI DEMOKRASI

GOVERNANCE REFORRM DI INDONESIA: MENCARI ARAH KELEMBAGAAN POLITIK YANG DEMOKRATIS DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL

Adat Dalam Politik Indonesia

MOLOKU KIE RAHA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN SEJARAH MASUKNYA ISLAM

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF (HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

PENGANTAR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH EDISI PERTAMA

Hukum Tata Ruang : Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN OTONOMI LHUSUS PEMERINTAH DKI JAKARTA

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN IBUKOTA DAN RUANG PUBLIK ADIE MODERNISME : MENEMBUS ORTODOKSI PENGELOLAAN IBUKOTA

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN BIROKRASI INDONESIA DI BELANTARA KORUPSI POLITIK

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAH AN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DI DKI JAKARTA TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

STRUKTUR PEMILIKAN TANAH DI INDONESIA STUDI KASUS DAERAH SURAKARTA-JATENG

EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA