PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: daerah
KATA KUNCI: daerah
 | PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PASCA TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Tanah,Tanah Kalurahan,Tanah Warga |
| ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI MENDEKAT, MERAPAT MENYELURUH (3M) DALAM PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Pendaftaran Tanah,Strategi 3M,Implementasi Strategi |
| DAMPAK FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON-PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BOYOLALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2025 - Alih fungsi lahan,beras,ketahan pangan,pola per |
| TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sistem Informasi Administrasi Pertanahan,Integrasi Data Geospasial: Pembangunan Berkelanjut,LAAF KAKAP Jakarta |
| STRATEGI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN ASET JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pensertipikatan aset,jalan kabupaten,strategi pelaksanaan,Kabupaten Karo,aset daerah |
| PENERAPAN KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - kebijakan pertanahan,Warga Keturunan Tionghoa,diskriminasi,hak milik,Daerah Istimewa Yogyakart |
| ANALISIS PROSES INTEGRASI DATA GEOSPASIAL MELALUI GEOPORTAL KLATEN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SATU DATA KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Integrasi Data Geospasial,Geoportal Klaten,Satu Data Klaten,5M,Pengelolaan Data Spasial |
| PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MENUJU PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Penataan Kelembagaan di Kelurahan Ngampilan Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pekerjaan Layak,Penataan Kelembagaan,Pertumbuhan Ekonomi,Reforma Agraria,Tujuan,Pembangunan Berkelanjutan,TPB |
| RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNIT 2 KANCI CIREBON - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Resolusi konflik,konflik pertanahan,Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
| PROBLEMATIKA PENYIAPAN SERTIFIKASI HAKIM PERTANAHAN DAN TATA RUANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENANGANAN PERKARA PERTANAHAN DI INDONESIA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang,Kompetensi Hakim,Pemberdayaan Hakim |
| STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI BANTUL BARAT TERINTEGRASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - RDTR,OSS,percepatan penyusunan,integrasi sistem; tata ruang |
| IMPLEMENTASI PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH KALURAHAN PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Studi Kanes Segmen 3 Kaherahan Perwumorteni, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sieman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan tanah,Tanah kalurahan,Ganti rugi,Jalan tol,Keistimewaan Yogyakarta |
| PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN MELALUI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PERTANAHAN UNTUK USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN (STUDI DI KALURAHAN SIDOHARJO, KAPANEWON TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Aset Desa,Tanah Kalurahan,Pemanfaatan Tanah Kalu,BKK Pertanahan,Usaha Pertanian,Usaha Peternakan |
| SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERRAHAYU, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Pendapatan Asli Desa |
| PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikasi aset,tanah pemerintah,Kota Bogor,koordinasi,sertipikat elektronik |
| DAMPAK ALI FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Alih fungsi lahan,Pola alih fungsi lahan,dan Dampak Alih Fungsi Lahan |
| PERAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PERTANAHAN DALAM PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN UNTUK MENAMBAH PENDAPATAN KELOMPOK TANI DI KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pendapatan masyarakat,BKK Pertanahan,Tanah Kalurahan,Dana Keistimewaan,Kelompok Tani |
| ANALISIS KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - pengadaan tanah,jalan lingkar timur,sukoharjo,kendala,solusi |
| KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Ketidaksesuaian,Lahan Sawah yang Dilindungi,Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan,Pariwisata |
| TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA KALURAHAN DENGAN MASYARAKAT (Studi Kalurahan Trirenggo, Kapaneton Bantul, dan Kalurshan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar,Kalurahan,Masyarakat,Buku Letter C |
