Konflik Kalbar dan Kalteng : Jalan Panjang Meretas Perdamaian

Mencegah Serangan Jantung Dengan Menekan kolesterol

STUNTING DI INDONESIA ANALISIS DAN PENCEGAHAN

HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA DI INDONESIA DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM NASIONAL

DAMPAK PEMBANGUNAN EXIT TOL JALAN TOL PEKANBARU-BANGKINANG TERHADAP PERKEMBANGAN TRANSAKSI TANAH DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (STUDI DI EXIT TOL DESA PASIR SIALANG, KABUPATEN KAMPAR)

EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timar)

KARAKTERISTIK TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH KABUPATEN LENGKAP (PTKL) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN BEKASI

PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN PASCA TUKAR MENUKAR TANAH KALURAHAN DENGAN TANAH WARGA (Studi Kasus di Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul)

REDISTRIBUSI TANAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA

TINJAUAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERTANAHAN KADASTER LENGKAP JAKARTA (KAKAP JAKARTA) SEBAGAI RASIC LAYER DATA GEOSPASIAL TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Kota Administrasi Jakarta Barat)

PENYELESAIAN SERTIPIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KOTA BOGOR SOLUSI ATAS PROBLEM DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

ANALISIS PENYALAHGUNAAN IZIN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DI KALURAHAN CONDONGCATUR KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN)

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN SULTANAAT GROND DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi)

PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH )

DISRUPTION" TAK ADA YANG TAK BISA DI UBAH SEBELUM DI HADAPI MOTIVASI SAJA TIDAK CUKUP"

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP PENURUNAN PRODUKSI PANGAN (Studi di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman)

ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013)