KAJIAN GRONKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DAN/ATAU ALAS HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG

EVALUASI KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI DESA BEJEN KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG

PENGEMBANGAN APLIKASI SANTRI PTSL UNTUK PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR ( STUDI DI DESA SUNGAI JALAU )

EVALUASI PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DENGAN DAN TANPA PENETAPAN LOKASI DI KABUPATEN SLEMAN

SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI RIAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR )

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN APLIKASI SANTRI PTSL DAN SIAP UNTUK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT)

PENINGKATAN KUALITAS NILAI TANAH TERESTIMASI MELALUI MANIPULASI SISTEM SKORING VARIABEL INDEPENDEN DAN PENGATURAN NILAI PARAMETER DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN JARINGAN SYARAF TIRUAN.

EVALUASI PEMANFAATAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL TEBING TINGGI-PARAPAT TAHAP RUAS TEBINGTINGGI-PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

UPAYA PENINGKATAN KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM) STUDI DI DESA NGESTIHARJO, KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN KONSOLIDASI TANAH TERHADAP "TANAH TUTUPAN" SEBAGAI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BANTUL

STRATEGI PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

evaluasi alih fungsi lahan pada kawasan lindung di Kec.kejajar Kab.wonnnosobo Prop.Jawa Tengah

pengorganisasian petani miskin dalam upaya peningkatan produksipertanian di kab.madiun prop.jawa timur

Peranan BPN dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantah Kota Jakarta Barat Prop.DKI Jakarta

CATATAN-CATATAN TERHADAP HUKUM ADAT DEWASA INI

Laporan penelitian Pelayanan Keliling sertifikasi tanah di kabupaten karanganyar

Peranan PPAT Sementara dibandingkan dengan PPAT dalam proses pendaftaran tanah di Kab Boyolali Prop.Jawa tengah

THE AUSTRALIAN FORM OF GOVERNMENT MODELS IN DISPUTE

KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW

Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara